Sewamobiljogjalepaskunci.id – Perpres 79/2025 mengatur pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, mencakup prioritas pembangunan, sasaran nasional, dan alokasi anggaran sesuai APBN dan RPJMN.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 adalah regulasi pemerintahan di Indonesia yang menetapkan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Perpres ini diundangkan dan berlaku sejak 30 Juni 2025, sebagai tindak lanjut dari Perpres 109 Tahun 2024, menyesuaikan dengan UU No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, serta sejalan dengan RPJMN 2025-2029.
Pemutakhiran dokumen RKP ini mencakup narasi dan matriks pembangunan, yang menjadi peta jalan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan prioritas. Tujuannya agar pembangunan nasional berjalan sinkron dengan anggaran dan target pembangunan secara keseluruhan.
BACA JUGA : Cara Mudah Deteksi Kerusakan Rem Mobil Sejak Dini
Dasar Hukum dan Pertimbangan
Perpres 79/2025 diterbitkan berdasarkan beberapa dasar hukum dan pertimbangan:
- UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025 sebagai dokumen awal RKP yang kini diperbarui.
- Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, agar pemutakhiran RKP selaras dengan visi pembangunan jangka menengah nasional.
Pertimbangan utama adalah agar arah pembangunan tetap relevan dan mampu menjawab dinamika anggaran, tantangan lapangan, serta kebutuhan masyarakat yang berubah. Pemutakhiran juga dimaksudkan agar efektivitas penggunaan anggaran negara lebih optimal.
Isi Pokok Perpres 79/2025
Perpres 79/2025 ini memuat dua bagian utama yang diperbarui: narasi dan matriks pembangunan.
1. Pemutakhiran Narasi
Lampiran I memuat narasi terkait perkembangan dan kondisi terkini pembangunan, termasuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi, tantangan fiskal, serta prioritas nasional yang memerlukan perhatian mendesak. Nantinya narasi ini menjadi acuan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Pemutakhiran Matriks Pembangunan
Lampiran II berisi matriks yang lebih teknis: sasaran nasional tahun 2025, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lengkap dengan indikator, target, alokasi anggaran, dan instansi pelaksana.
Beberapa hal menonjol yang dicakup dalam matriks:
- Program-program prioritas baru atau yang ditambah poin pelaksanaannya.
- Kegiatan pembangunan spesifik di daerah serta program nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Program hasil cepat atau “quick wins” yang harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Contoh Program Prioritas dan Perubahan dalam Perpres 79/2025
Berikut beberapa program prioritas baru atau yang diperkuat berdasarkan Perpres 79/2025:
- Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur publik.
- Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak sekitar 1.700-4.100 ASN, untuk mendukung IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
- Pendekatan kota cerdas (smart city) di kawasan IKN, termasuk layanan publik digital dan infrastruktur yang terintegrasi dengan teknologi modern.
- Program sosial dan kesejahteraan cepat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, perumahan murah dan sanitasi.
- Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) agar penerimaan negara bisa lebih optimal melalui penyesuaian pajak, PNBP, dan sistem administrasi yang lebih efisien.
Fungsi dan Manfaat Perpres 79/2025
Perpres ini memiliki beberapa fungsi dan manfaat utama:
- Penyesuaian Kebijakan Pembangunan
Menyesuaikan rencana kerja pemerintah agar relevan dengan APBN 2025 dan arah kebijakan nasional terkini. - Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Matriks pembangunan menjadi alat pengendalian bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan kegiatan prioritas agar tepat sasaran. - Kepastian bagi Pemerintah Daerah
Memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dan program lokal sesuai prioritas nasional. - Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi
Dengan indikator, target, dan instansi pelaksana yang jelas, masyarakat, lembaga legislatif, dan pengawas bisa memantau progres pembangunan. - Mendorong Efisiensi Anggaran
Karena program-program diperbarui agar lebih sesuai kebutuhan, dampak, dan kapasitas pelaksanaan.
Tantangan dan Catatan Pelaksanaan
Meskipun Perpres 79/2025 membawa banyak pembaruan positif, terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya berhasil:
- Koordinasi antar‐kementerian/lembaga dan dengan pemerintah daerah harus kuat agar perubahan program bisa berjalan mulus.
- Ketersediaan anggaran nyata serta alokasi yang tepat untuk setiap kegiatan prioritas. Tidak cukup sekadar target, pelaksanaan di lapangan juga harus sesuai.
- Monitoring dan evaluasi rutin penting untuk memastikan indikator dan target tercapai. Bila tidak, perlu revisi yang cepat.
- Kemampuan daerah dalam menyerap program serta kapasitas administratif bisa menjadi faktor penghambat. Beberapa daerah mungkin masih kurang siap.
- Transparansi publik dan partisipasi masyarakat supaya pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan tidak hanya menjadi paperwork administratif.
Kesimpulan
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah instrumen penting untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebijakan fiskal dan anggaran terkini. Pemutakhiran narasi dan matriks pembangunan memastikan bahwa program prioritas, sasaran, indikator, target, dan alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan yang terjadi.
Program-program seperti kenaikan gaji ASN, pemindahan ASN ke IKN, program kesehatan dan pendidikan, pendirian Badan Penerimaan Negara, semua itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin agar pembangunan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lebih transparan, serta lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial.
Namun kunci keberhasilan Perpres 79/2025 terletak pada pelaksanaan yang disiplin, koordinasi di semua level pemerintahan, serta akuntabilitas yang tinggi. Bila dijalankan dengan baik, regulasi ini bisa menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
