Sewamobiljogjalepaskunci.id – Mahfud MD bersedia bergabung dalam Komite Reformasi Polri untuk mendukung perbaikan institusi kepolisian dan memperkuat kepercayaan publik.
Latar Belakang
Isu reformasi Polri kembali mencuat seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas aparat kepolisian. Di tengah kritik yang tajam, muncul gagasan pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis memperbaiki institusi yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum dan keamanan nasional.
Salah satu tokoh yang menyatakan kesediaannya untuk terlibat adalah Mahfud MD, seorang pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kehadiran Mahfud dianggap penting karena rekam jejaknya dalam memperjuangkan keadilan, keberanian bersuara, serta integritasnya yang diakui publik.
BACA JUGA : Tahanan Aktivis Mogok Makan di Polda Metro Jaya
Alasan Mahfud MD Bersedia
Mahfud MD menegaskan bahwa reformasi Polri bukan hanya kebutuhan internal, tetapi juga mandat konstitusional untuk menjamin rasa aman masyarakat. Menurutnya, Polri harus tampil sebagai institusi yang dipercaya, bukan ditakuti. Ada beberapa alasan mendasar mengapa ia menerima ajakan bergabung:
- Komitmen Moral
Mahfud menilai perbaikan Polri adalah tanggung jawab moral setiap warga negara, terutama tokoh publik. Dengan keterlibatannya, ia ingin memastikan reformasi tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar terlaksana. - Pengalaman Hukum dan Pemerintahan
Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri, hingga akademisi, Mahfud memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum dan tata negara. Modal ini bisa digunakan untuk menyusun arah kebijakan reformasi yang lebih sistematis. - Dorongan Masyarakat
Dukungan publik terhadap tokoh independen di luar kepolisian dinilai dapat memperkuat legitimasi tim reformasi. Mahfud hadir sebagai figur yang dipercaya lintas golongan.
Tujuan Pembentukan Komite Reformasi Polri
Komite ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Beberapa poin penting yang menjadi fokus antara lain:
- Meningkatkan Transparansi: Membuka ruang pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian.
- Memperkuat Integritas: Menyusun langkah nyata pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Mendorong Profesionalisme: Mengutamakan kualitas pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi dalam jenjang karier.
- Penguatan Hukum: Menjamin kepolisian benar-benar menjadi pelindung hukum, bukan alat kekuasaan.
Harapan Publik
Keterlibatan Mahfud MD disambut positif oleh banyak pihak. Publik berharap komite ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menghasilkan peta jalan reformasi yang konkret. Ada keinginan agar Polri berubah menjadi lembaga modern dengan standar pelayanan publik yang lebih humanis.
Selain itu, langkah Mahfud juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan begitu, proses reformasi akan berjalan inklusif, bukan top-down semata.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meski demikian, jalan menuju reformasi Polri bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain:
- Resistensi Internal
Reformasi sering kali menghadapi perlawanan dari oknum di dalam institusi yang merasa kepentingannya terganggu. - Budaya Birokrasi
Perubahan budaya kerja membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang. - Kepercayaan Publik
Mengembalikan kepercayaan masyarakat tidak bisa dilakukan instan. Dibutuhkan konsistensi dan bukti nyata.
Kesimpulan
Bergabungnya Mahfud MD dalam Komite Reformasi Polri menjadi angin segar bagi agenda pembaruan kepolisian di Indonesia. Dengan rekam jejak dan integritasnya, Mahfud diharapkan mampu memberi arah yang jelas serta menjadi penyeimbang dalam proses perubahan.
Reformasi Polri adalah agenda besar yang membutuhkan keberanian, keterbukaan, dan komitmen bersama. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan kepolisian sebagai institusi yang benar-benar melayani masyarakat dengan integritas tinggi, sehingga kepercayaan publik dapat pulih dan semakin kuat.
