Sewamobiljogjalepaskunci.id – Harga Beras Naik menjadi isu serius di Indonesia pada Agustus 2025, menurut ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Ia mempertanyakan klaim penurunan harga beras karena data menunjukkan kenaikan signifikan. Untuk itu, masyarakat merasakan dampak kenaikan harga pangan. Selain itu, kebijakan pemerintah memengaruhi pasar beras. Dengan demikian, Harga Beras Naik memicu diskusi luas. Oleh karena itu, solusi mendesak diperlukan. Akibatnya, perhatian publik tertuju pada kebijakan pangan nasional.
Kenaikan Harga Beras: Data Terkini
Harga Beras Naik tercermin dari data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan yang diolah Badan Pusat Statistik. Untuk itu, pada pekan kedua Agustus 2025, harga beras medium di zona I mencapai Rp14.012 per kilogram. Selain itu, beras premium menyentuh Rp15.435 per kilogram. Dengan demikian, harga ini melampaui Juli 2025, yakni Rp13.853 untuk medium dan Rp15.310 untuk premium. Oleh karena itu, kenaikan harga beras terus berlanjut. Akibatnya, beban ekonomi masyarakat meningkat.
Harga tersebut juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk itu, beras medium seharusnya Rp12.500 per kilogram. Selain itu, beras premium dibatasi Rp14.900 per kilogram. Dengan demikian, pelanggaran HET memperburuk akses pangan masyarakat.
Inefisiensi Program SPHP
Beras Mahal Indonesia dipengaruhi oleh inefisiensi program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Untuk itu, distribusi beras SPHP sejak 14 Juli 2025 hanya mencapai 44.813 ton hingga 19 Agustus. Selain itu, rata-rata harian hanya 1.211 ton, jauh lebih rendah dibandingkan 181.192 ton pada Januari-Februari 2025. Dengan demikian, distribusi SPHP tidak efektif menekan harga. Oleh karena itu, pasokan beras di pasar terbatas. Akibatnya, harga beras terus melonjak.
Skema penyaluran SPHP yang ketat membatasi distribusi. Untuk itu, prosedur rumit menghambat operasi pasar. Selain itu, Bulog kesulitan menyalurkan stok gudang yang mencapai 4 juta ton. Dengan demikian, kebijakan ini gagal menstabilkan harga.
Kebijakan Bulog dan Persaingan Gabah
Kebijakan Bulog memperburuk Harga Beras Naik. Untuk itu, pemerintah mewajibkan Bulog menyerap semua gabah petani, termasuk kualitas rendah. Selain itu, kebijakan ini memicu persaingan dengan penggilingan swasta. Dengan demikian, harga gabah melonjak hingga Rp8.000 per kilogram. Oleh karena itu, biaya produksi beras meningkat. Akibatnya, harga beras di pasar sulit dikendalikan.
Persaingan gabah mengurangi pasokan untuk swasta. Untuk itu, penggilingan swasta hanya mendapat 600.000 ton dari produksi Januari-Juni 2025. Selain itu, Bulog menyerap 2,63 juta ton, meninggalkan sisa kecil untuk pasar. Dengan demikian, pasokan beras swasta menurun drastis.
Penurunan Surplus Produksi
Kenaikan Harga Beras juga dipicu oleh surplus produksi yang menurun. Untuk itu, data BPS memperkirakan surplus beras Juli 2025 hanya 0,22 juta ton. Selain itu, Agustus dan September masing-masing 0,48 dan 0,56 juta ton, jauh lebih rendah dari Maret dan April (2,64 juta ton). Dengan demikian, ketersediaan beras terbatas. Oleh karena itu, persaingan pembelian gabah semakin ketat. Akibatnya, harga beras terus naik.
Penurunan surplus memperparah ketidakseimbangan pasar. Untuk itu, produksi beras Januari-Juni 2025 mencapai 18,76 juta ton. Selain itu, konsumsi tinggi mengurangi stok pasar. Dengan demikian, harga beras tetap tinggi meski ada surplus.
Solusi Usulan Ekonom
Khudori mengusulkan solusi untuk Harga Beras Naik. Untuk itu, pemerintah perlu merelaksasi skema penyaluran SPHP tanpa mengurangi pengawasan. Selain itu, Bulog harus menghentikan penyerapan gabah kualitas rendah. Dengan demikian, persaingan dengan swasta berkurang. Oleh karena itu, Bulog sebaiknya fokus menyalurkan stok gudang 4 juta ton. Akibatnya, pasokan beras di pasar dapat meningkat.
Khudori juga meminta penyesuaian HET beras. Untuk itu, kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram harus diimbangi HET baru. Selain itu, penarikan Satgas Pangan diusulkan untuk menghindari ketidakpastian usaha. Dengan demikian, Bapanas dan Kementerian Perdagangan dapat menangani kecurangan.
Dampak pada Masyarakat dan Ekonomi
Harga Beras Naik memengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu, keluarga berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, inflasi pangan meningkatkan biaya hidup. Dengan demikian, perekonomian rumah tangga tertekan. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan terjaga.
Kenaikan harga juga memengaruhi pelaku usaha. Untuk itu, penggilingan swasta merugi jika menjual sesuai HET. Selain itu, risiko razia Satgas Pangan menghambat operasional. Dengan demikian, pasar beras menghadapi tantangan struktural.
