Sewamobiljogjalepaskunci.id – DPR RI mendesak Polri bertanggung jawab atas meninggalnya Affan Kurniawan, ojol yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demo. Penyelidikan dan transparansi diutamakan.
Latar Belakang Insiden
Pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), tragis meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob ketika tengah mencoba melewati area demonstrasi depan Gedung DPR, Jakarta. Aksi demo yang menentang kenaikan tunjangan DPR dan sejumlah kebijakan dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat memanas dan berubah ricuh, saat aparat kepolisian melakukan tindakan pembubaran massa.
Reaksi Publik dan Dampaknya
Kematian Affan memicu gelombang protes dan duka di masyarakat. Beragam demonstrasi besar-besaran terjadi, terutama dari komunitas ojol dan mahasiswa, menuntut keadilan dan pertanggungjawaban polisi atas kematian tragis ini.
Tuntutan DPR: Akuntabilitas dan Transparansi
DPR RI—melalui Komisi III—tegas menyikapi kasus ini dan menuntut adanya akuntabilitas penuh dari Polri. Sejumlah anggota DPR menyuarakan perlunya pengusutan tuntas serta pertanggungjawaban hukum terhadap oknum petugas yang terlibat.
- Anggota Komisi III seperti Gilang Dhielafararez menekankan pentingnya proses penyelidikan tanpa kompromi, serta transparansi penuh kepada publik.
- Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendorong Polri melalui Divisi Propam untuk menindaklanjuti temuan Kompolnas dan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan keamanan dan kenyamanan para saksi yang memberikan keterangan.
Permintaan Ekshumasi dan Autopsi Ulang
Untuk memastikan kebenaran fakta, DPR meminta dilakukan proses ekshumasi (penggalian ulang jenazah) dan autopsi kembali, yang melibatkan pihak independen dan ahli forensik, agar tidak ada keraguan atas penyebab kematian Affan.
Menjaga Citra Penegak Hukum
Beberapa wakil DPR menyampaikan pentingnya agar kasus ini tidak menodai citra Polri secara keseluruhan—apabila polisi bekerja profesional dan sesuai prosedur, maka kepercayaan publik tetap dapat dipertahankan.
Langkah DPR dalam Mengawal Proses Hukum
Komisi III DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum sampai tuntas, termasuk memastikan kepolisian tidak menutup kasus ini begitu saja. DPR menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap oknum petugas jika ditemukan pelanggaran hukum atau etika profesi.
Signifikansi dan Dampak Lebih Luas
- Pentingnya Akuntabilitas Negara: Kematian Affan menyoroti bagaimana negara dan aparat penegak hukum wajib menjaga keselamatan warga, terutama saat menangani aksi massa. DPR mendorong agar prinsip ini dihormati.
- Preseden Hukum dan HAM: Penanganan kasus ini dapat menjadi tolok ukur penegakan hukum berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Transparansi untuk Keadilan: Publik menuntut agar proses penyidikan dilakukan terbuka, menghindari sekadar menutup-nutupi fakta demi melindungi institusi.
- Aspirasi Masyarakat Termuat ke Pemerintah: Dengan keterlibatan DPR, harapannya ada mekanisme untuk menyuarakan tuntutan masyarakat secara resmi.
Kesimpulan
Kematian Affan Kurniawan menjadi momen penting yang membuka kembali diskursus tentang akuntabilitas dan profesionalisme Polri dalam menangani unjuk rasa. DPR RI memainkan peran krusial sebagai pengawal proses hukum, menuntut adanya pertanggungjawaban dari kepolisian, transparansi penuh melalui investigasi independen, sekaligus menjaga citra institusi. Meski muncul isu politik dari peristiwa ini, yang terpenting adalah keadilan bagi korban dan pembelajaran penting bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.
