Sewamobiljogjalepaskunci.id – Kasus beras SPHP dioplos dan dijual RPK nakal di Jambi menuai sorotan. DPRD mendesak Bulog bertindak tegas demi menjaga distribusi dan harga pangan.
1. Kasus Beras SPHP di Jambi
Kasus dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali mencuat di Jambi. Sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK) yang seharusnya menyalurkan beras SPHP dengan harga terjangkau justru diduga melakukan praktik nakal dengan mengoplos beras tersebut dan menjualnya ke warga dengan harga lebih tinggi.
Praktik curang ini tentu menyalahi aturan distribusi beras SPHP yang diluncurkan pemerintah melalui Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar.
2. Tujuan Program Beras SPHP
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan:
- Menjaga ketersediaan beras di masyarakat dengan harga terjangkau.
- Mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas beras.
- Mendukung ketahanan pangan nasional melalui distribusi yang merata.
Bulog ditunjuk sebagai pelaksana program, sementara RPK berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke masyarakat. Karena itu, praktik nakal dari sebagian RPK dinilai mencederai tujuan mulia program ini.
3. Modus RPK Nakal
Modus yang dilakukan RPK nakal antara lain:
- Mengoplos beras SP-HP dengan beras kualitas lain lalu menjualnya di luar ketentuan harga.
- Menjual beras SPHP langsung ke pedagang besar, bukan ke masyarakat.
- Memanfaatkan kelangkaan beras di pasaran untuk meraup keuntungan lebih.
Hal ini menyebabkan beras SPHP sulit diakses masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat.
4. Desakan DPRD Jambi
Menanggapi kasus ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi mendesak Bulog Jambi untuk segera bertindak tegas.
Menurut pernyataan dewan, Bulog harus:
- Melakukan pengawasan ketat terhadap RPK yang menjadi mitra.
- Memberi sanksi tegas kepada RPK nakal, termasuk pencabutan izin distribusi.
- Memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Dewan juga menegaskan bahwa praktik ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
5. Dampak pada Masyarakat
Praktik pengoplosan beras SPHP jelas merugikan masyarakat kecil. Beberapa dampak yang dirasakan:
- Harga beras tetap tinggi, padahal pemerintah sudah menyalurkan beras murah.
- Distribusi tidak merata, karena beras tidak sampai ke masyarakat yang berhak.
- Menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.
Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, kondisi ini tentu memperparah beban ekonomi mereka, terutama di tengah fluktuasi harga pangan.
6. Tanggung Jawab Bulog
Sebagai pelaksana program, Bulog memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan beras SPHP tepat sasaran. Beberapa langkah yang diharapkan dilakukan Bulog Jambi antara lain:
- Mengevaluasi seluruh mitra RPK, khususnya yang terindikasi melakukan praktik curang.
- Menetapkan mekanisme pelaporan masyarakat agar ada kontrol sosial.
- Melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin di lapangan.
- Bekerja sama dengan aparat hukum bila ada indikasi pelanggaran serius.
Dengan langkah tegas, Bulog diharapkan dapat mengembalikan fungsi program SPHP sebagai penopang stabilitas pangan rakyat.
7. Harapan ke Depan
Kasus beras SPHP di Jambi menjadi pelajaran bahwa distribusi pangan bersubsidi harus diawasi dengan sangat ketat. Program ini hanya akan berhasil jika:
- Pemerintah daerah, Bulog, dan DPRD bekerja sama dalam pengawasan.
- RPK yang menjadi mitra benar-benar berkomitmen melayani masyarakat.
- Masyarakat berani melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan distribusi beras.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan kasus serupa tidak lagi terjadi, dan program SPHP bisa benar-benar meringankan beban rakyat kecil.
Kesimpulan
Kasus beras SPHP dioplos dan dijual RPK nakal di Jambi menunjukkan lemahnya pengawasan dalam distribusi pangan bersubsidi. Desakan DPRD agar Bulog Jambi bersikap tegas adalah langkah penting untuk menjaga integritas program ini.
Jika pengawasan diperketat dan sanksi diberikan tanpa kompromi, maka tujuan utama program SPHP—yakni menyediakan beras murah dan stabil bagi masyarakat—akan benar-benar tercapai.
