Isu Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam mengemuka. Simak profil, latar belakang, serta implikasi politik dari kemungkinan pengangkatan Letjen (Purn) ini di kabinet baru.
Siapa Djamari Chaniago?
Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago lahir pada 8 April 1949 di Padang, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan 1971, dan memiliki latar belakang militer yang cukup panjang dan beragam.
Kariernya di militer mencakup jabatan-jabatan strategis seperti Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kepala Staf Brigif Linud, Komandan Rindam I/Bukit Barisan, Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Kostrad, Pangdam III/Siliwangi, dan sempat menjabat Pangkostrad. Sebelum pensiun, ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI.
BACA JUGA : Hakim Alimin Ribut Sujono Disorot DPR atas Vonis Mati Ferdy Sambo
Isu: Diisukan Jadi Menko Polkam
Belakangan muncul pemberitaan bahwa Djamari Chaniago adalah salah satu kandidat kuat untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Posisi Menko Polkam sedang kosong definitif setelah Budi Gunawan dicopot dari jabatan tersebut pada 8 September 2025. Saat ini jabatan tersebut dipegang secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Beberapa media menyebut Djamari Chaniago termasuk dalam daftar nama yang dipertimbangkan karena pengalamannya di militer yang mendalam serta reputasi yang cukup dikenal publik.
Alasan Mengapa Namanya Mencuat
Ada beberapa faktor yang membuat nama Djamari Chaniago muncul dalam wacana calon Menko Polkam:
- Rekam Jejak Militer & Keamanan
Pengalaman panjang di organisasi militer dan jabatan-jabatan strategis menjadikannya kandidat yang dianggap mampu mengerti dinamika politik-keamanan. - Kebutuhan Figur Senior yang Kredibel
Jabatan Menko Polkam menuntut figur yang tidak hanya paham soal keamanan dalam negeri, namun juga mampu menjembatani kepentingan politik dan masyarakat. Djamari dianggap memenuhi beberapa syarat tersebut. - Kekosongan Posisi Defintif & Reshuffle Kabinet
Karena posisi Menko Polkam kosong secara definitif setelah perombakan kabinet, muncul kebutuhan untuk segera mengisi posisi itu dengan sosok yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. - Kecenderungan Penunjukan Figur Militer
Dalam isu pergantian posisi Menko Polkam, ada pandangan bahwa figur militer punya peluang besar, karena latar belakang kemiliteran dianggap relevan dalam menangani urusan keamanan politik dan pemberdayaan koordinasi antar lembaga keamanan.
Spekulasi dan Hambatan
Meskipun namanya sering dikaitkan, ada beberapa spekulasi dan hambatan yang layak dicermati:
- Hak Prerogatif Presiden
Penunjukan menteri koordinator adalah kewenangan penuh Presiden, sehingga banyak nama yang muncul hanyalah spekulatif sampai ada pengumuman resmi. - Reaksi Publik & Politik
Pengangkatan figur militer ke posisi strategis sipil semacam ini seringkali memicu perhatian kritis mengenai keseimbangan antara sipil dan militer, serta implikasi atas kebebasan sipil seperti unjuk rasa. - Kinerja & Kredibilitas
Sebagai calon, Djamari harus mampu menunjukkan bahwa ia memiliki bukan hanya pengalaman militer, tetapi juga kemampuan diplomasi politik, koordinasi antar lembaga, pengelolaan isu-isu sipil, dan kepekaan terhadap aspirasi publik. Jika kurang di salah satu aspek, bisa menjadi bahan pertimbangan kontra. - Persaingan Internal dan Kandidat Lain
Ada nama-nama alternatif lain yang juga kuat seperti Mahfud MD, Hadi Tjahjanto, Tito Karnavian, atau tokoh militer lain yang dipertimbangkan publik dan pengamat.
Implikasi Jika Djamari Chaniago Diangkat
Jika benar Djamari mencalon atau diangkat menjadi Menko Polkam, ada sejumlah implikasi yang bisa muncul:
- Perubahan dalam Kebijakan Keamanan dan Politik Dalam Negeri
Figur militer dengan pengalaman lama bisa mendorong pendekatan yang lebih tegas dalam menangani konflik keamanan, kerusuhan, atau isu keamanan publik. Prioritas terhadap stabilitas bisa meningkat. - Koordinasi Antar Lembaga Keamanan & Pemerintahan
Dengan latar militernya, Djamari kemungkinan memiliki jaringan dan pemahaman operasional keamanan yang solid, yang bisa mempercepat sinergi antara TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya. - Citra Pemerintahan
Penunjukan figur senior Purnawirawan militer bisa dilihat sebagai upaya menjaga kredibilitas dan menggarisbawahi komitmen keamanan. Namun juga harus hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai dominasi militer atas aspek sipil pemerintahan. - Respons Masyarakat & Akademisi
Kepekaan terhadap hak sipil, demokrasi, dan kebebasan berpendapat akan jadi perhatian. Masih ada kekhawatiran bahwa figur militer di posisi sipil bisa mengarah pada penanganan keamanan publik dengan pendekatan yang kurang toleran jika tidak diimbangi kontrol yang kuat. - Dampak Politik Internal
Partai politik, koalisi, dan kelompok masyarakat bisa merespons positif ataupun negatif tergantung bagaimana komunikasi dan alasan pengangkatan disampaikan. Bisa jadi potensi dukungan, bisa juga potensi kritik jika dianggap tidak responsif atas tuntutan publik.
Kesimpulan
Isu bahwa Djamari Chaniago akan menjadi Menko Polkam adalah wacana menarik dalam dinamika politik terkini. Berdasarkan profil dan jejaknya, ia memang salah satu kandidat yang dianggap kuat. Namun demikian, sampai ada pengumuman resmi dari Presiden, semua masih sebatas spekulasi.
Jika benar terwujud, penunjukan ini membawa harapan kepada publik agar tersedia kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas dan keamanan tanpa mengabaikan aspek sipil dan demokrasi. Pengalaman militer besar, tetapi tantangannya adalah menghadirkan keseimbangan, akuntabilitas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
