Hotman Paris Klaim Nadiem Tak Terima Uang Chromebook

Sewamobiljogjalepaskunci.id – Hotman Paris membela Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook. Ia menegaskan sang Menteri tak menerima sepeser pun keuntungan dari proyek pengadaan tersebut.

Isu dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook untuk sekolah belakangan menjadi sorotan publik. Di tengah polemik yang ramai diperbincangkan, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea angkat bicara membela Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Ia menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak menerima sepeser pun dari kasus pengadaan Chromebook yang sedang diperiksa aparat penegak hukum.

Klaim Hotman Paris

Dalam pernyataannya, Hotman Paris menekankan bahwa Nadiem Makarim hanya berperan sebagai menteri yang menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sang Menteri terlibat langsung dalam proses teknis pengadaan maupun penerimaan keuntungan dari proyek tersebut.

Hotman menilai tuduhan yang diarahkan kepada Nadiem lebih banyak berupa spekulasi politik dan opini publik yang tidak berdasar. Ia menyebut bahwa Kementerian Pendidikan memang bertanggung jawab atas program digitalisasi sekolah, tetapi eksekusi pengadaan dikerjakan oleh pihak-pihak di bawah struktur kementerian serta vendor resmi yang ditunjuk.

Konteks Kasus Chromebook

Kasus pengadaan Chromebook muncul setelah adanya laporan terkait dugaan mark-up harga dan potensi penyalahgunaan anggaran. Chromebook sendiri merupakan perangkat laptop berbasis sistem operasi Chrome OS yang digunakan pemerintah untuk mendukung program pembelajaran digital di sekolah-sekolah Indonesia.

Program ini sebenarnya bertujuan baik, yakni memperluas akses teknologi di dunia pendidikan, terutama di daerah yang membutuhkan sarana belajar daring. Namun, praktik pengadaan yang melibatkan dana besar tentu mengundang pengawasan ketat dari aparat dan publik.

Pembelaan untuk Nadiem Makarim

Hotman Paris menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan langsung Nadiem adalah hal yang tidak logis. Ia menjelaskan, seorang menteri tidak mungkin turun langsung mengurus detail kontrak hingga pembayaran vendor. Menteri lebih berperan pada level kebijakan dan pengawasan makro, sementara teknis pelaksanaan diurus pejabat pelaksana serta panitia pengadaan.

Menurut Hotman, segala bentuk penyimpangan jika terbukti, kemungkinan besar terjadi pada level pelaksana di bawah, bukan di tangan Nadiem sebagai pengambil kebijakan. Karena itu, ia meminta publik tidak mudah menyimpulkan bahwa menteri menerima keuntungan dari proyek tersebut.

Isu Politik di Balik Kasus

Polemik ini juga dinilai sarat muatan politik. Nama besar Nadiem sebagai mantan pendiri perusahaan teknologi yang kini menjadi pejabat publik, menjadikannya mudah menjadi sorotan. Hotman menilai wajar bila ada pihak-pihak yang mencoba mengaitkan namanya dengan kasus besar, meski bukti kuat belum terbukti.

Sebagai pengacara, Hotman menegaskan dirinya siap membela Nadiem di ranah hukum maupun opini publik. Ia mengajak masyarakat untuk menunggu proses investigasi resmi dari aparat hukum agar kebenaran bisa terungkap dengan adil.

Respons Publik dan Harapan

Kasus ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian publik mengkritik keras program pengadaan Chromebook, sementara sebagian lain menilai kebijakan digitalisasi pendidikan tetap penting meski ada kendala.

Pernyataan Hotman Paris yang membela Nadiem diharapkan bisa menenangkan situasi, terutama karena ia menyampaikan dengan jelas bahwa kliennya tidak menerima keuntungan pribadi. Jika memang ada penyimpangan, proses hukum akan membuktikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

Penutup

Fenomena kasus Chromebook di dunia pendidikan menjadi pengingat bahwa setiap program pemerintah yang melibatkan anggaran besar harus dilaksanakan dengan transparan. Pembelaan Hotman Paris terhadap Nadiem Makarim menegaskan bahwa tidak ada indikasi menteri tersebut menerima sepeser pun dari proyek ini. Pada akhirnya, publik menanti hasil investigasi resmi yang bisa memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan digital di Indonesia.

Mungkin Anda Menyukai