Sewamobiljogjalepaskunci.id – Daftar kerugian aset pemerintah di 23 wilayah akibat demonstrasi 28–31 Agustus 2025, termasuk bangunan DPRD, transportasi publik, dan fasilitas umum.
1. Latar Belakang Demonstrasi 28–31 Agustus 2025
Gelombang demonstrasi di Indonesia mulai memuncak antara tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025, menyebar ke 23 daerah di berbagai provinsi. Aksi ini terutama dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai timpang, termasuk hak istimewa anggota legislatif dan beban hidup yang meningkat.
2. Daftar Kerugian Aset Pemerintah
Berikut beberapa kerusakan Kerugian Aset Pemerintah secara signifikan yang terjadi di berbagai daerah selama periode tersebut:
a. Bangunan DPRD dan Gedung Pemerintah Daerah
- Makassar: Gedung DPRD dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima terluka.
- Mataram (NTB): Kompleks DPRD provinsi dibakar dan dirampas seluruh aset penting di dalamnya.
- Kediri: Gedung DPRD kota terbakar, ruang lobby, ruang rapat, dan aula plenary rusak parah.
- Secara total, 37 gedung DPRD di berbagai wilayah mengalami kerusakan atau kehancuran hingga 31 Agustus 2025.
b. Transportasi Umum dan Infrastruktur Publik
- Transjakarta (Jakarta): Beberapa halte bus terbakar, layanan dihentikan, menyebabkan gangguan serius pada sistem transportasi umum.
- MRT Jakarta: Operasi dibatasi hanya antara stasiun Lebak Bulus dan Blok M akibat dekatnya aksi ke beberapa stasiun.
- Jasa Marga: Tujuh ruas tol ditutup sementara karena kerusakan pada gerbang tol, CCTV, dan peralatan keselamatan.
c. Bangunan Heritage dan Fasilitas Umum
- Surabaya – Gedung Grahadi: Terbakar dan dirampas hingga ruang-ruang penting seperti kantor wakil gubernur hancur dan perabot hilang.
- Kantor polisi tua di Tegalsari (Surabaya): Terbakar hingga 90 % struktur hilang; bahkan mesjid di belakang juga terpengaruh rusak.
- Hotel Sahid Surabaya: Lobi kaca dihancurkan dengan lemparan batu dan benda tajam.
d. Pencurian dan Penjarahan Aset Publik
- Stasiun Senen (Jakarta): Saat aksi demo terjadi, terjadi penjarahan toko sekitar, termasuk pencurian monitor komputer, dispenser air, sepeda lipat, hingga kabinet baja.
3. Dampak Luas dan Signifikansi
Kerugian Aset Pemerintah ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengganggu pelayanan publik, citra pemerintah, dan stabilitas sosial ekonomi. Aset-aset penting yang hilang atau rusak membutuhkan biaya besar untuk memperbaiki atau mengganti—menyumbang beban keuangan tambahan yang signifikan bagi pemerintah daerah dan nasional.
4. Penanganan Pemerintah
Dalam kondisi darurat, pemerintah daerah bergerak cepat memperbaiki fasilitas yang rusak. Misalnya, kerusakan separator, CCTV, dan fasilitas umum di Jakarta langsung dibersihkan dan diperbaiki oleh Dinas terkait, meski kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lanjutan tetap tinggi.
5. Kesimpulan dan Harapan Ke Depan
- Demonstrasi 28–31 Agustus 2025 menimbulkan kerusakan aset pemerintah di 23 daerah, dengan berbagai gedung DPRD, fasilitas transportasi, dan bangunan heritage menjadi korban.
- Pemulihan fisik perlu diikuti evaluasi serius tentang pendekatan kebijakan sosial-politik agar ketegangan serupa tidak terulang.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi—baik dari sisi keamanan, komunikasi publik, maupun perbaikan infrastruktur cepat.
