Sewamobiljogjalepaskunci.id – Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perilaku koruptif bukan hanya milik politisi, tetapi juga rakyat, jika budaya kecil yang merugikan dibiarkan.
1. Pernyataan Kontroversial Gubernur Dedi Mulyadi
Nama Dedi Mulyadi, seorang gubernur yang dikenal blak-blakan, kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah forum diskusi, ia menyebut bahwa rakyat juga bersikap koruptif layaknya politisi, meskipun dalam skala yang berbeda.
Pernyataan ini sontak memicu beragam tanggapan. Ada yang menilai pernyataan tersebut terlalu keras, namun ada pula yang menganggapnya sebagai kritik jujur terhadap budaya masyarakat yang sering menormalisasi perilaku kecil yang tidak jujur.
2. Makna Pernyataan: Korupsi Bukan Hanya di Level Atas
Menurut Dedi Mulyadi, korupsi tidak selalu berarti penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah yang dilakukan pejabat tinggi. Ada bentuk-bentuk kecil dari perilaku koruptif yang sering dilakukan masyarakat sehari-hari, seperti:
- Mengemplang retribusi kecil atau ongkos parkir dengan cara tidak resmi.
- Menggunakan fasilitas umum secara sembarangan, misalnya mengambil listrik ilegal.
- Mencari jalan pintas dengan sogokan kecil, entah di kantor pelayanan atau dalam urusan administrasi.
Baginya, praktik kecil seperti ini sama-sama merugikan, hanya berbeda dalam skala.
3. Budaya yang Membentuk Perilaku Koruptif
Dedi menilai, budaya permisif terhadap “kecurangan kecil” inilah yang akhirnya membentuk pola pikir koruptif. Jika rakyat terbiasa melakukan hal-hal kecil yang tidak jujur, tidak heran ketika seseorang naik ke posisi berpengaruh, perilaku itu akan terbawa dalam skala lebih besar.
Ia mengingatkan bahwa korupsi adalah hasil dari budaya, bukan hanya jabatan. Karena itu, perubahan harus dimulai dari masyarakat bawah, bukan hanya menuntut pejabat untuk bersih.
4. Respons Publik dan Kritik
Pernyataan Dedi Mulyadi ini menuai reaksi beragam:
- Pendukung: menilai pernyataan tersebut realistis dan jujur, karena masyarakat memang perlu bercermin sebelum menyalahkan sepenuhnya politisi.
- Pengkritik: menilai pernyataan itu bisa dianggap menyalahkan rakyat, padahal tanggung jawab utama tetap berada di tangan pejabat publik yang mengelola anggaran besar.
- Akademisi dan aktivis antikorupsi: menyarankan agar pernyataan Dedi dijadikan pemicu diskusi lebih dalam tentang akar budaya korupsi di Indonesia.
5. Korupsi Struktural vs Korupsi Kultural
Jika ditarik lebih luas, pernyataan Dedi Mulyadi sejalan dengan pandangan banyak pengamat bahwa Indonesia menghadapi dua jenis korupsi:
- Korupsi struktural – terjadi di level pejabat atau politisi dengan penyalahgunaan anggaran negara.
- Korupsi kultural – lahir dari kebiasaan masyarakat, seperti tidak disiplin antre, melakukan pungutan liar kecil, atau mencari jalan pintas dengan uang.
Dua jenis korupsi ini saling berhubungan. Korupsi struktural akan sulit diberantas jika budaya masyarakat masih permisif terhadap tindakan curang dalam kehidupan sehari-hari.
6. Solusi yang Ditawarkan
Dalam pernyataannya, Dedi menekankan perlunya pendidikan karakter dan keteladanan. Menurutnya:
- Sekolah dan keluarga harus membiasakan anak-anak untuk jujur sejak dini.
- Pemerintah daerah perlu memperkuat program antikorupsi berbasis masyarakat.
- Tokoh masyarakat dan pemimpin harus menjadi role model integritas, bukan justru memperburuk keadaan.
Dengan cara itu, diharapkan perubahan budaya bisa dimulai dari bawah, sehingga ke depan, rakyat maupun pejabat bisa sama-sama menegakkan nilai kejujuran.
7. Dampak Sosial dan Politik
Pernyataan Dedi Mulyadi berpotensi menjadi perdebatan politik. Sebagian kalangan politisi mungkin merasa terbantu karena beban moral korupsi tidak hanya ditimpakan kepada mereka. Namun, di sisi lain, rakyat bisa tersinggung karena seolah disamakan dengan pejabat yang melakukan korupsi besar-besaran.
Terlepas dari kontroversinya, pernyataan ini berhasil membuka mata banyak pihak bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, dari individu, masyarakat, hingga pejabat tinggi negara.
Kesimpulan
Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa rakyat juga koruptif seperti politisi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika dicermati lebih dalam, pernyataan tersebut mengandung pesan penting: korupsi adalah masalah budaya, bukan hanya jabatan.
Untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, perubahan harus dilakukan dari atas hingga bawah. Pejabat harus memberi teladan, sementara rakyat juga perlu menanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan sinergi itulah, budaya korupsi bisa benar-benar diberantas.
