Pemerasan K3 Kemnaker: 6 Tahun Korupsi Terungkap

sewamobiljogjalepaskunci.idPemerasan K3 Kemnaker mengguncang Kementerian Ketenagakerjaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlangsung sejak 2019 hingga 2025. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, terlibat dalam kasus ini. Untuk itu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Agustus 2025. Selain itu, aliran dana mencapai Rp81 miliar. Dengan demikian, Pemerasan K3 Kemnaker menjadi skandal besar. Oleh karena itu, penegakan hukum anti-korupsi diperkuat. Akibatnya, publik menuntut transparansi dan keadilan.

Kronologi Korupsi Sertifikasi K3

Pemerasan K3 Kemnaker berlangsung selama enam tahun, mulai 2019. Untuk itu, KPK menangkap 14 tersangka, termasuk Noel, pada malam 20 Agustus 2025 di Jakarta. Selain itu, operasi ini mengungkap penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan sertifikasi K3. Dengan demikian, kasus ini menyoroti korupsi sistemik di Kemnaker. Oleh karena itu, KPK menyegel ruangan di direktorat terkait. Akibatnya, penyelidikan berlanjut untuk mengungkap jaringan pelaku.

OTT berlangsung saat transaksi pemerasan aktif. Untuk itu, KPK mengamankan bukti berupa uang dan kendaraan mewah. Selain itu, penahanan tersangka dilakukan hingga 10 September 2025. Dengan demikian, proses hukum berjalan cepat untuk memastikan keadilan.

Modus Pemerasan K3 Kemnaker

Korupsi Sertifikasi K3 menggunakan modus mempersulit proses sertifikasi. Untuk itu, pelaku mematok biaya hingga Rp6 juta per sertifikat, padahal tarif resmi hanya Rp275.000. Selain itu, perusahaan yang tidak membayar dihambat dengan penundaan atau penolakan. Dengan demikian, Pemerasan K3 Kemnaker merugikan pekerja dan perusahaan. Oleh karena itu, KPK menyebut praktik ini ironis. Akibatnya, buruh terbebani biaya tinggi.

Pelaku memanfaatkan wewenang untuk memperlambat proses. Untuk itu, pengurusan sertifikasi sengaja dihambat tanpa pembayaran tambahan. Selain itu, perusahaan jasa K3 menjadi perantara dalam skema ini. Dengan demikian, pemerasan ini terorganisir dengan rapi.

Aliran Dana Rp81 Miliar

Pemerasan K3 Kemnaker menghasilkan Rp81 miliar sejak 2019. Untuk itu, dana ini mengalir ke beberapa pihak, termasuk Rp3 miliar kepada Noel pada 2024. Selain itu, sebagian besar dana digunakan untuk pembelian aset mewah. Dengan demikian, Kasus K3 Kemnaker mengungkap penyalahgunaan besar-besaran. Oleh karena itu, KPK menelusuri aliran dana secara mendalam. Akibatnya, aset tersangka disita untuk pengembalian kerugian.

Dana ini berasal dari selisih biaya resmi dan tarif yang dipatok. Untuk itu, perusahaan membayar hingga 20 kali lipat tarif PNBP. Selain itu, sebagian dana mengalir ke pejabat dan pihak swasta. Dengan demikian, skandal ini melibatkan jaringan luas.

Tindakan KPK dan Barang Bukti

KPK menahan 11 tersangka dalam Pemerasan K3 Kemnaker, termasuk Noel dan pejabat Kemnaker lainnya. Untuk itu, penyitaan mencakup 15 mobil mewah, seperti Nissan GT-R, BMW 330i, dan Hyundai Palisade. Selain itu, tujuh motor, termasuk dua Ducati, juga diamankan. Dengan demikian, kantor KPK menyerupai showroom kendaraan. Oleh karena itu, penyitaan ini menarik perhatian publik. Akibatnya, citra KPK sebagai penegak hukum anti-korupsi menguat.

Dua motor Ducati, Streetfighter V4 (Rp349,7 juta) dan Multistrada V4 (Rp418,4 juta), menjadi bukti kunci. Untuk itu, KPK menduga salah satu Ducati diterima Noel. Selain itu, Rp3 miliar tunai turut disita. Dengan demikian, bukti ini memperkuat dakwaan pemerasan.

Dampak pada Masyarakat dan Pemerintahan

Pemerasan K3 Kemnaker memicu kemarahan masyarakat. Untuk itu, publik menuntut hukuman tegas bagi pelaku. Selain itu, kasus ini merusak kepercayaan terhadap Kemnaker. Dengan demikian, reformasi sistem sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, pemerintah mengevaluasi pengawasan internal. Akibatnya, kebijakan anti-korupsi diperkuat.

Kasus ini juga memengaruhi citra Partai Gerindra. Untuk itu, publik mempertanyakan LHKPN Noel yang tidak mencantumkan Ducati. Selain itu, media sosial ramai membahas ketidaksesuaian aset. Dengan demikian, transparansi pejabat menjadi isu utama.

Mungkin Anda Menyukai