sewamobiljogjalepaskunci.id – Wamenaker Noel OTT mengguncang Jakarta setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025. Politisi Partai Gerindra ini terlibat dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu, KPK menyita motor Ducati dan Rp3 miliar sebagai barang bukti. Selain itu, puluhan kendaraan lain turut disita. Dengan demikian, Wamenaker Noel OTT menjadi sorotan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum anti-korupsi diperkuat. Akibatnya, publik menuntut keadilan dan transparansi.
Kronologi Pemerasan K3 KPK
Wamenaker Noel OTT terjadi pada malam 20 Agustus 2025 di Jakarta. Untuk itu, KPK menangkap Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, bersama 14 orang lainnya. Selain itu, operasi ini mengungkap praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kasus ini menyoroti korupsi di sektor tenaga kerja. Oleh karena itu, KPK bergerak cepat menahan tersangka. Akibatnya, penyelidikan berlangsung intensif.
Pada 22 Agustus, KPK menggelar konferensi pers. Untuk itu, tim penyidik mengungkap keterlibatan Noel dalam pemerasan. Selain itu, ruangan di Kemnaker disegel untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, operasi tangkap tangan ini membongkar jaringan korupsi.
Temuan Motor Ducati
KPK menyita dua motor Ducati dalam Wamenaker Noel OTT. Untuk itu, motor pertama, Ducati Streetfighter V4 (nopol B-4225-SUQ), berwarna merah dengan mesin 1.103 cc menghasilkan 208 HP. Selain itu, motor ini terdaftar atas nama PT Kualitas Prima S dengan nilai Rp349,7 juta (tahun 2022). Dengan demikian, Pemerasan K3 KPK mengungkap aset mewah. Oleh karena itu, motor ini menjadi bukti penting. Akibatnya, publik mempertanyakan asal-usulnya.
Motor kedua, Ducati Multistrada V4 (nopol B-3838-BOB), bergaya touring dengan tenaga 180 HP, bernilai Rp418,4 juta. Untuk itu, kepemilikan motor ini tidak jelas. Selain itu, KPK menduga salah satu Ducati diterima Noel. Dengan demikian, penyelidikan fokus pada penerimaan aset.
Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
Noel diduga menerima Rp3 miliar dan motor Ducati dalam Wamenaker Noel OTT. Untuk itu, Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemerasan K3 berlangsung lama. Selain itu, praktik ini melibatkan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Kasus Wamenaker KPK menunjukkan korupsi sistemik. Oleh karena itu, KPK memeriksa 11 tersangka, termasuk Noel. Akibatnya, kasus ini mengguncang Kemnaker.
Sertifikasi K3 seharusnya memastikan keselamatan pekerja. Untuk itu, biaya resmi hanya Rp275.000 per sertifikat. Selain itu, pelaku mematok hingga Rp6 juta dengan mempersulit proses. Dengan demikian, pemerasan ini merugikan perusahaan dan pekerja.
Barang Bukti Lainnya
Selain motor Ducati, KPK menyita 15 mobil mewah dalam Wamenaker Noel OTT. Untuk itu, kendaraan meliputi Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, BMW 330i, dan Mitsubishi Pajero Sport. Selain itu, tujuh motor lain juga disita. Dengan demikian, kantor KPK menyerupai showroom kendaraan. Oleh karena itu, penyitaan ini menarik perhatian publik. Akibatnya, kasus ini memperkuat citra KPK sebagai penegak hukum.
KPK mengungkap distribusi barang bukti. Untuk itu, 12 mobil berasal dari tersangka IBM, satu dari SP, satu dari HS, dan satu dari GAH. Selain itu, enam motor dari IBM dan satu dari Noel. Dengan demikian, penyitaan mencerminkan skala korupsi.
Dampak pada Masyarakat dan Pemerintahan
Wamenaker Noel OTT memicu kemarahan masyarakat. Untuk itu, warga menuntut hukuman tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, kasus ini merusak kepercayaan terhadap Kemnaker. Dengan demikian, publik mendesak reformasi pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah mengevaluasi sistem sertifikasi K3. Akibatnya, langkah anti-korupsi diperkuat.
Kasus ini juga memengaruhi citra Partai Gerindra. Untuk itu, partai menghadapi tekanan publik. Selain itu, media sosial ramai membahas LHKPN Noel, yang hanya mencatat Yamaha Nmax dan empat mobil. Dengan demikian, ketidaksesuaian aset memicu kecurigaan.
